bagaimana perasaan kalian atas tindakan yang dilakukan israel terhadap palestina

OICsambut baik laporan Amnesty International mengenai tindakan aparteid Israel terhadap rakyat Palestin . 04/02/2022 11:22 AM ; JEDDAH, 4 Feb -- Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) menyambut baik laporan oleh Amnesty International yang berpangkalan di London baru-baru ini, yang mengesahkan bahawa dasar apartheid rejim Israel terhadap penduduk ReadPpkn sma,ma,smk,mak kelas xi semester 2 by Perpus sma marsud on Issuu and browse thousands of other publications on our platform. Start here! Keunggulandan Keterbatasan Antarruang dan Pengaruhnya Terhadap Kegiatan Ekonomi, Sosial, Budaya di Indonesia dan ASEAN. Mobilitas Sosial. Pluralitas Masyarakat Indonesia. Konflik Sosial. Integritas Sosial. Tags: IPS. Lihat Komentar. Post Selanjutnya Post Sebelumnya. Saturday 8 Ramadhan 1443 / 09 April 2022. Menu. HOME; NEWS Politik; Hukum; Pendidikan; Umum; News Analysis Inilahyang dilakukan oleh Arlene Khusner, seorang Jurnalis Israel, yang pernah menulis "Texts of Hate" pada tahun 2008 yang menyerang ajaran kekerasan dalam Al Qur'an sebagai "pihak tertuduh" dibalik kebencian anak Palestina kepada rezim Zionis. Atau juga tulisan "Hamas Steals Mickey Mouse Image to Teach Hate and Islamic Supremacy," pada tahun 2007 yang ditulis oleh dua agen Israel Single Dresden Wandern Radtouren Kultur Reisen Dresden. Jakarta - Negara – negara anggota Liga Muslim OKI pada Minggu, 16 Mei 2021, kompak mengutuk Israel setelah serangan – serangan yang dilakukan Negara Bintang Daud itu menewaskan ratusan warga sipil Palestina. Kecaman juga dilancarkan di tengah memburuknya pertempuran antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza. Pertempuran antara Israel dengan kelompok Hamas di Palestina, langsung menuai protes dari negara-negara Islam. Sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh ke-57 negara anggota OKI menyatakan dukungan terwujudnya Palestina sebagai sebuah negara merdeka dengan ibu kota di Yerusalem itu sebenarnya sudah lama digaungkan. Apakah efektif ? mengingat belum lama ini, ada sejumlah negara Islam yang malah melakukan normalisasi hubungan dengan negara Islam juga ada yang waswas dengan Kelompok Hamas, yang mengendalikan Gaza. Beberapa diplomat pada tahap ini sudah ada yang saling mengkritisi.“Pembantaian anak-anak Palestina hari ini mengikuti normalisasi hubungan dengan Israel. Rezim kriminal dan genosida ini membuktikan bahwa sikap ramah hanya memperburuk kekejaman,” kata Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif. Kendati sudah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada tahun lalu, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko, sebenarnya sudah secara terbuka mengkritik kebijakan – kebijakan Negeri Bintang Daud tersebut. Mereka pun menyerukan dukungan bagi Palestina dan pertahanan Yerusalem. Meningkatnya kekerasan di Jalur Gaza, Palestina, telah memberikan lebih banyak tekanan pada negara-negara yang sudah normalisasi hubungan dengan Israel. Sebab kedekatan hubungan itu dirasa bisa membantu agar Israel menahan diri pada tindakannya di Tepi Barat dan Gaza, Palestina.“Saya belum melihat satu negara Arab pun yang belum memperlihatkan dukungan ke Palestina pada tingkat retorika,” kata Hellyer, akademisi bidang politik Timur Tengah dari Carnegie Endowment di Washington, Amerika Serikat. Warga melakukan Aksi Bela Palestina di Surabaya, Jawa Timur, Senin, 17 Mei 2021. Dalam aksinya, mereka mengecam tindakan agresi militer Israel ke Palestina. ANTARA/Didik SuhartonoOKI menyerukan agar Israel menghormati akses umat Muslim ke Masjid Al-Aqsa dan menghentikan pembangunan pemukiman, yang secara paksa mengusir keluarga-keluarga Palestina dari tempat tinggal “Penderitaan masyarakat Palestina adalah luka mendalam bagi dunia Islam saat ini,” kata Menteri Luar Negeri Afganistan Mohammad Haneef beberapa negara secara terbuka mengecam Israel, Mesir tetap waspada dengan sentimen publik. Sebab kelompok Hamas yang memegang kendali di Gaza, diyakini cabang dari kelompok Ikhwanul Muslimin dan dianggap berbahaya di kawasan. Khutbah Jumat di Masjid Agung Al Azhar di Ibu Kota Kairo pada 14 Mei 2021, secara tidak biasa mengkritik kepengecutan negara-negara Arab dalam mempertahankan Yerusalem. Ofir Winter, ahli dari Institute for National Security Studies di Universitas Tel Aviv, mengatakan khutbah itu pasti sudah mendapat persetujuan dari Pemerintah Mesir.Kelompok Hamas yang menerima sedikit cinta dari negara-negara Islam Sunni di Arab, menyatakan bahwa pihaknya menembaki Israel karena berupaya mempertahankan Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Gaza adalah hal lain, namun Yerusalem adalah wilayah penting bagi OKI dan pemangku kepentingan lainnya seperti Yordania dan Arab Saudi, yang merupakan penjaga tempat-tempat suci umat Senin, 17 Mei 2021, Israel dan Hamas masih saling serang. Korban tewas diperkirakan sudah menembus lebih dari 200 orang. Baca juga Gara-gara Yerusalem, Palestina Tarik Dubesnya dari AmerikaSumber Lembaga hak asasi manusia Amnesty International menuduh Israel menerapkan kebijakan apartheid terhadap warga mencatat kebijakan apartheid dilakukan berdasarkan "pemisahan, perampasan, dan pengucilan" terhadap bangsa Palestina, yang juga menjadi kejahatan terhadap tersebut dimuat dalam laporan terbaru setebal 211 halaman berdasarkan penelitian dan analis hukum mengenai tindakan Israel merampas lahan warga Palestina, pembunuhan ilegal, pemindahan paksa warga dan tidak memberikan mengatakan berbagai tindakan sudah menciptakan sebuah sistem "penindasan dan dominasi", termasuk juga pembatasan terhadap gerakan warga Palestina di wilayah yang dikuasai Israel, kurangnya investasi di kawasan komunitas Palestina yang tinggal di Israel dan pencegahan kembalinya pengungsi Palestina."Kami tidak menyimpulkan ini dengan gegabah," kata Heba Morayef, Direktur Masalah Timur Tengah dan Afrika Utara di Amnesty International."Artinya warga Palestina diperlakukan sebagai kelompok ras yang lebih rendah dan terus diperlakukan seperti itu."Heba mengatakan butuh waktu selama empat tahun terakhir untuk melakukan penelitian dari berbagai dokumen terkait dengan kebijakan yang dilakukan menjadi laporan kedua yang dikeluarkan lembaga hak asasi manusia selama setahun terakhir, yang menuduh Israel menjalankan kebijakan bulan April 2021, lembaga Human Rights Watch juga mengeluarkan kesimpulan yang sudah pernah dituduh melakukan kebijakan apartheid di wilayah Palestina yang dikuasai Israel, namun dalam laporan terbaru Amnesty menyebutkan kebijakan Israel juga diterapkan bagi warga Palestina di Israel. Bulan Mei 2021, sejumlah aksi mendukung Palestina dihadiri ribuan orang di sejumlah kota-kota besar Australia.ABC News Peter HealyIsrael laporan 'anti-Yahudi'Laporan ini dengan cepat mendapatkan tanggapan dari Israel, yang mengatakan laporan tersebut mengulang "kebohongan yang sudah usang' dari kelompok pembenci Israel dan digunakan untuk "menyulut api untuk membenci kaum Yahudi"."Laporan ini sudah melewati batas karena mempertanyakan keberadaan negara Israel sebagai tanah bagi warga Yahudi," kata Lior Haiat, juru bicara Departemen Luar Negeri Israel kepada ABC."Ini adalah laporan yang murni anti-Yahudi," pernyataannya Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, mengatakan "Israel tidaklah sempurna, tapi sebuah negara demokrasi yang berusaha mematuhi hukum internasional dan terbuka untuk pandangan kritis."Ia juga menambahkan negaranya memiliki media yang bebas dan Mahkamah Agung yang kuat."Saya tidak suka menggunakan argumen ini, [tapi] jika Israel bukan negara Yahudi, maka tidak seorang pun di Amnesty akan mempertanyakannya, namun dalam kasus ini tidak ada kemungkinan lainnya," katanya. Israel menaklukan kawasan Yerusalem timur dalam perang Timur Tengah di tahun 1967.AP Ariel SchalitPalestina laporan menggambarkan situasi sebenarnyaSementara itu warga Palestine mendukung laporan terbaru Al-Salhe anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina PLO mengatakan laporan ini "mengonfirmasi dan mendukung pandangan Palestina yang sudah lama mengenai kependudukan yang dilakukan Israel."Ia juga mengatakan laporan ini menggambarkan "situasi sebenarnya di lapangan."Israel menggunakan alasan keamanan untuk menerapkan pembatasan perjalanan bagi warga Palestina, menyusul serangkaian tindakan yang terjadi di awal tahun 2000-an termasuk beberapa aksi bom bunuh diri di beberapa kota di ingin mendirikan negara sendiri di Tepi Barat dan Gaza, dengan Yerusalem sebagai ibu sebuah kawasan kecil di tepi pantai Laut Tengah dikuasai oleh Israel di tahun 1967, kemudian ditinggalkannya di tahun 2005. Saat ini Gaza dikuasai oleh Hamas, yang oleh negara-negara barat dinyatakan sebagai organisasi dan Mesir sudah menerapkan blokade ke Gaza sejak tahun damai antara Israel dan Palestina terakhir kali diselenggarakan di tahun mengatakan Dewan Keamanan PBB seharusnya menerapkan embargo senjata terhadap Israel, karena telah membunuh banyak warga sipil dalam protes mingguan yang terjadi di perbatasan dengan Gaza di tahun mengatakan protes warga tersebut termasuk upaya kelompok militan Palestina untuk melanggar juga menyerukan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk mempertimbangkan tuduhan apartheid dalam penyelidikan mengenai kejahatan perang yang dilakukan kedua belah pihak dalam beberapa kali bentrokan yang terjadi di kawasan apartheid adalah kebijakan yang membeda-bedakan ras seseorang di sebuah negara. Kebijakan ini pertama kali dikenal saat pemerintah kulit putih Afrika Selatan menerapkannya, yang kemudian berakhir di tahun ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News JAKARTA, - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan sikap Indonesia terhadap konflik antara Israel dan Palestina tidak pernah berubah. Melalui Presiden Joko Widodo, Indonesia telah mengecam serangan Israel terhadap Palestina."Pada dasarnya sikap Indonesia terhadap Palestina tidak pernah berubah. Dalam konteks situasi yang baru saja berkembang, Indonesia telah mengecam atas tindakan kekerasan yaitu serangan secara ekskalatif yang dilakukan oleh Israel ke Gaza," kata Moeldoko melalui rekaman video yang diterima Kamis 20/5/2021. Baca juga Gaza Palestina Hari Ini Israel dan Hamas Umumkan Gencatan Senjata Moeldoko mengatakan, serangan Israel terhadap Palestina baru-baru ini telah menewaskan banyak korban, termasuk anak-anak dan perempuan. Gempuran tentara Israel juga menyebabkan berbagai bangunan rusak parah, di antaranya kantor berita Associated Press dan Aljazeera. Hal itu, kata dia, merupakan pelanggaran terhadap prinsip jurnalisme internasional. Oleh karenanya, Indonesia begitu prihatin atas munculnya krisis kemanusiaan yang terjadi di tanah Palestina. "Untuk itu sekali lagi sikap Indonesia dalam hal ini adalah mengecam dengan keras," ujar Moeldoko. Baca juga Moeldoko Jangan Perdebatan soal Palestina-Israel Timbulkan Perpecahan di Bangsa Kita Sendiri Moeldoko menyebut, Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan pemimpin berbagai negara untuk membantu Palestina. Indonesia ingin berkontribusi dalam mengakhiri tindak kekerasan Israel sehingga korban jiwa tidak semakin bertambah."Dan juga menghadirkan keadilan bagi masyarakat Palestina," katanya. Namun demikian, Moeldoko mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan perdebatan yang tak produktif. Sebab, menurut dia, ada persoalan domestik dalam konflik tersebut yang tak dipahami masyarakat Indonesia. Baca juga Zulkifli Hasan Bela Palestina Amanat Konstitusi, Tak Terkait Agama Moeldoko tak ingin situasi yang terjadi antara Palestina dan Israel justru menimbulkan perpecahan di dalam negeri. "Untuk itu, sekali lagi imbauan saya adalah jangan kita justru ikut terseret dalam situasi ini yang pada akhirnya di antara kita akan terjadi perpecahan. Itu pesan saya," kata Moeldoko. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyatakan kecaman setelah Israel mengusir paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, serta kerusuhan di kompleks Masjid Al Aqsa, Yerusalem pada Jumat 7/5/2021. "Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan atas pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Israel," ujar Jokowi dalam unggahan di akun Twitter-nya, jokowi, Senin 10/5/2021. "Indonesia akan terus berpihak pada rakyat Palestina," tegasnya. Baca juga Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat Presiden kembali menegaskan sikap Indonesia ketika gempuran serangan terus berlanjut Jokowi meminta agar agresi yang dilakukan Israel terhadap Palestina segera dihentikan. "Indonesia mengutuk serangan Israel yang telah menyebabkan jatuhnya ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Agresi Israel harus dihentikan," kata Jokowi, Sabtu 15/5/2021. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. - Mengapa Palestina dan Israel berperang? Apa alasan Palestina dan Israel perang? Terlepas dari permasalahan agama yang sering kita dengar, berikut ini penjelasan sederhana akar masalah Palestina dan IsraelKenapa Palestina dan Israel berperang? Ingin mendapatkan dan menguasai wilayah yang sama Mengutip Vox, latar belakang konflik Palestina Israel adalah masing-masing pihak ingin mendirikan negara di tanah yang sama. Alasan Palestina dan Israel perang adalah masing-masing ingin mendapatkan dan menguasai wilayah yang sama. Yang diperebutkan Palestina dan Israel adalah wilayah geografis yang terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Jordan. Tetapi wilayah ini diberi label Israel di peta saat ini. Terdapat kota Yerusalem yang dianggap suci bagi orang Arab Palestina maupun orang Yahudi Israel. Meski sederhananya demikian, tetapi pada kenyataannya konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel menimbulkan banyak masalah pelik. Seperti, di mana perbatasan Israel dan Palestina? Bisakah pengungsi Palestina kembali ke rumah mereka yang saat ini dikuasai Israel? Baca juga Apakah Benar Palestina Sudah Dihapus dari Google Maps?Munculnya konflik lain Proses penyelesaian konflik yang telah berlangsung puluhan tahun ini telah menimbulkan konflik-konflik lain yang tumpang tindih. Seperti hubungan Palestina dan Israel yang selalu bermusuhan padahal berdampingan, Israel melakukan pendudukan militer yang membuat warga Palestina menderita, dan kelompok-kelompok militan Palestina meneror warga Israel. Konflik-konflik itu diperburuk sejarah panjang dan penuh kekerasan di antara kedua bangsa tersebut. Terlebih masing-masing memilki pembenaran sendiri tentang apa dan mengapa konflik terjadi selama lebih dari 70 tahun ini. Sehingga kenyataannya, perdamaian antara Palestina dan Israel sangat sulit terwujud. Proses perdamaian telah berlangsung selama beberapa dekade. Tetapi sejak Kesepakatan Oslo 1993 dan 1995, belum ada harapan perdamaian antara Palestina dan Israel. Baca juga Mengapa Palestina Tidak Diakui Sebagai Negara? Apa akar masalah Palestina dan Israel? Konflik Palestina dan Israel telah berlangsung sejak awal 1900-an ketika wilayah yang sebagian besar Arab dan Muslim masih menjadi bagian Kekaisaran Ottoman. Dengan terus bertambahnya warga sipil yang menjadi korban di Gaza, politikus Israel dari berbagai faksi harus menghadapi kenyataan sesungguhnya konflik Palestina-Israel tidak dapat dikelola, namun harus diselesaikan. Hubungan antara warga Palestina dan Israel, dan antara warga Israel keturunan Yahudi dan Palestina telah mencapai momen berbahaya yang baru. Anggapan bahwa konflik ini bukan isu utama dalam dunia politik Israel telah dihancurkan oleh adanya perselisihan penuh kekerasan antar komunitas di Yerusalem, Haifa, Lod, Jaffa dan kota-kota lain. Kejadian-kejadian ini menguak kebobrokan politikus Israel yang telah bertarung dalam empat pemilihan umum pemilu dalam dua tahun, yang menganggap konflik terjadi jauh dari mereka. Selama bertahun-tahun dalam jabatannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menganggap konflik ini sebagai masalah administrasi belaka; ia mencoba menyembunyikan keributan namun tidak pernah menanggapi aspirasi politik warga Palestina. Keberhasilan Netanyahu yang luar biasa ini bertumpu pada kemampuan dia membujuk lawan-lawan politik - dan sebagian dunia Arab - untuk melakukan hal yang sama. Bahkan pemimpin Muslim Israel Mansour Abbas, yang kini menjadi tokoh kunci dalam setiap pembentukan pemerintahan Israel, mengacuhkan konflik ini dalam pidato penting pada publik Israel setelah pemilu akhir-akhir ini. Pemicu krisis terbaru adalah kejadian-kejadian di wilayah Yerusalem Timur yang diduduki. Upaya untuk mengusir keluarga-keluarga Palestina dari rumah mereka di daerah pinggiran Sheik Jarrah di Yerusalem Timur dan tindakan aparat keamanan yang provokatif selama Ramadan di Gerbang Damaskus dan Mesjid al-Aqsa berdampak pada warga Palestina di kedua sisi “garis hijau” – yang membatasi Israel dari wilayah-wilayah pendudukan dan juga membelah Yerusalem. Kelompok sayap kanan jauh, terdorong oleh kesuksesan memenangkan enam kursi parlemen pada Maret, menyulut situasi dengan unjuk rasa di jalanan Yerusalem Timur dengan slogan semacam “Mati orang Arab!”. Saat konflik antarkomunitas menyebar ke seluruh Israel, Hamas mulai meluncurkan roket-roket. Dengan latar belakang semacam ini, upaya untuk membentuk pemerintahan secara diam-diam terus berjalan secara diam-diam. Netanyahu gagal melakukan tugas itu dan Presiden Israel Reuven Rivlin berpaling pada pemimpin Partai Yest Atid, Yair Lapid, yang bersiap mencoba membentuk koalisi dengan partai-partai tengah, sayap kiri dan sayap kanan – sebuah kelompok yang disatukan hanya oleh niat menjadi oposisi bagi Netanyahu. Tokoh kunci upaya ini adalah Naftali Bennett, pemimpin partai sayap kanan kecil Yaminia; ia rival lama Netanyahu dan sudah lama ingin menjadi perdana menteri. Lapid menawarkan Bennet sebuah kesepakatan mereka akan bergantian menjadi perdana menteri, pertama Bennet, lalu Lapid. Terlepas dari sikap politik Bennet, Yesh Atid yang kelompok tengah, dan partai Buruh dan Meretz yang kiri tampaknya bersedia mendukung kesepakatan itu. Warga Israel keturunan Arab membawa peti seorang lelali Arab-Israel berusia 25 tahun yang tewas ditembak saat kerusuhan di kota Lod, pada 11 Mei 2011. Oren Ziv/dpa/Alamy Live News Hingga 9 Mei, negosiasi berjalan baik dan ada spekulasi bahwa pemerintahan baru akan terbentuk dalam satu minggu. Namun keesokan harinya, Hamas dan pejuang jihad Islam mulai menembakkan serangan roket ke Israel. Dalam hitungan hari, Bennet mengumumkan bahwa situasi keamanan yang ada membuat negosiasi tidak bisa dilakukan. Kesepakatan usulan Lapid hampir pasti gagal. Tidak ada niat ke arah damai Pemerintahan alternatif bentukan Lapid akan sangat mungkin melanjutkan kebijakan pengelolaan konflik ala Netanyahu. Ini telah menjadi kebijakan sebagian besar pemerintahan Israel selama 25 tahun. Kecuali pada suatu masa singkat dalam kepemimpinan Ehud Olmert dari Partai Kadima antara 2006-2009, pemimpin Israel selalu mengklaim tidak ada mitra untuk pembicaraan damai dari pihak Palestina, dan oleh karena itu negosiasi tidak bisa dilakukan. Ehud Barak dari Partai Buruh mengklaim bahwa dia hanya pergi ke pembicaraan Kamp David yang diadakan Amerika Serikat AS pada 2000 untuk menyingkap Yasser Arafat sebagai teroris. Ariel Sharon, penerus Barak, menggunakan intifada kedua serangan Palestina pada 2000-2005 sebagai bukti bahwa negosiasi mustahil dilakukan. Sharon secara sepihak lalu melepaskan diri dari Gaza pada 2005 namun menolak melakukan negosiasi serah terima dengan baik pada Otoritas Palestina. Hasilnya adalah keuntungan bagi Hamas, yang mengklaim bahwa Israel telah pergi akibat serangan dari mereka. Ini lalu berlanjut menjadi kemenangan Hamas dalam pemilu legislatif Palestina di tahun berikutnya. Olmert melakukan negosiasi intensif dengan presiden otoritas Palestina Mahmoud Abbas, namun tampaknya Abbas meninggalkan pembicaraan. Sementara itu, Netanyahu tidak pernah memiliki niat serius untuk menindaklanjuti masalah. Pada masa jabatan pertama sebagai perdana menteri 1996-1998, ia melihat bahwa ia memiliki tugas untuk mengacaukan Perjanjian Oslo 1993-1995 dengan merendahkan harapan warga Palestina untuk dapat memiliki negara merdeka. Sejak 2009, tidak ada negosiasi namun ekspansi pemukiman Israel di Tepi Barat dan ancaman sesekali untuk mengurangi sebagian wilayah kependudukan terus berlanjut. Perdamaian bagi Netanyahu hanya karena tidak ada konflik bersenjata dan aksi terorisme – bukan berarti penyelesaian konflik, sebagaimana direncanakan dalam Perjanjian Oslo. Read more Indonesia semestinya mencari keuntungan lebih atas upaya perdamaian dan bantuan luar negerinya Hancur berantakan Harga yang harus dibayar akibat keengganan bertindak dalam masalah Palestina ini sekarang tampak dalam bagaimana mozaik masyarakat Israel yang rapuh mulai terkoyak dalam kelompok etnis yang saling berselisih. Konflik atas masa depan wilayah-wilayah pendudukan sebagai masa depan Israel itu sendiri bersifat politis, tidak strategis. Bagi Netanyahu, ini berarti mempertahankan keunggulan militer dan menangani ancaman teroris ketimbang mengakui adanya kebutuhan akomodasi politis antara dua pergerakan nasional. Warga Palestina dan Israel berbagi lingkungan yang sama, terikat pada tanah dan sama-sama ingin menegakkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Walau Netanyahu akan melakukan negosiasi gencatan senjata dengan Hamas, dia tidak akan melakukan pembicaraan politik dengan Palestina. Namun, kebijakan mengelola konflik seperti ini hingga saat ini terbukti hanya memperdalam konflik. Setiap ronde pertikaian selesai, selalu ada lebih banyak korban tewas, lebih banyak keluarga yang berduka, dan lebih banyak kebencian. Ketegangan antara warga Yahudi dan Arab di Israel akan membekas pada masyarakat Israel untuk waktu yang lama. Selama 25 tahun terakhir, sedikit politikus Israel yang punya keberanian untuk menghadapi akar konflik. Saat Yitzhak Rabin, perdana menteri Israel ketika itu, menandatangani Perjanjian Oslo pada September 1993, ia menengok pada pihak Israel dan Palestina dan berkata “Sudah cukup darah dan air mata”. Warga Gaza, Tepi Barat dan Israel pasti menantikan kapan waktu itu akan tiba.